Analisis Pengaruh Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan

Mery Mei  Lestari; Tina  Lestari

doi:10.33395/owner.v6i4.1171

Authors

Mery Mei Lestari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin
Tina Lestari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin

DOI:

10.33395/owner.v6i4.1171

Keywords:

Analysis of Factors, Level of Completion, Follow-up, Audit Results Recommendations, Supreme Audit Agency

Abstract

The purpose of this study was to identify and analyze the Factors Affecting the Level of Completion of Follow-Up Recommendations on the Examination Results of the Supreme Audit Agency at the Regency and City Governments on the Island of Kalimantan. This type of research is correlational or finding out the relationship and level of relationship between variables without any attempt to influence these variables. The sampling technique used is purpose sampling.The data analysis method used by the author in this study uses multiple linear regression analysis techniques.The results of this study indicate that there is a significant influence of the auditor's skill factor, the type of local government, dependence on the central government, the term of office of the regional head, DPRD supervision and APIP capability simultaneously on the follow-up to the results of audit recommendations at the Supreme Audit Board of the Regency and City Governments on the island of Kalimantan. . There is a significant effect of the auditor's skill factor, the type of regional government, dependence on the central government and APIP capability partially on the follow-up to the results of the audit recommendations, while the factor of the position of the regional head and DPRD supervision has no partial significant effect on the follow-up to the results of the audit recommendations at the Supreme Audit Agency. to the Regency and City Governments on the island of Kalimantan. APIP capability has a dominant effect on there is no partial significant effect on the follow-up to the results of audit recommendations at the Supreme Audit Agency in Regency and City Governments on the island of Kalimantan.

Downloads

Download data is not yet available.

Plum-X Analityc

References

Akbar, B.A (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penyelesian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. Skripsi. Universitas Brahwijaya.

Fajri, B. (2015). Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh BPK RI pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Skripsi. Universitas Sebelas Maret.

Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (8 ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, A. & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah. Disertasi. Skripsi Universitas Gajah Mada.

Jensen, M.C. & Meckling, W.H (1976). Theory of the Firm: Managerial of Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economic. Volume. 3, Nomor. 4.

Kirana, A.S & Sulardi (2020). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2018). Jurnal Akuntansi dan Manajemen Mutiara Madani Volume 8, Nomor 2.

Nugroho, R.A (2014). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Pada Periode 2009-2011). Diponegoro Journal of Accounting, Volume 3, Nomor 4.

Nuraeni. (2014). The Impact of Local Governments Characteristics to Audit Quality Indonesia Perspectives. Finance and Banking Journal, Volume. 16, Nomor. 1.

Nurdiana (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Tesis. Universitas Hasanuddin.

Noor, J (2017) cetakan 7. Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah. Diakses dari https://books.google.co.id

Puspitasari, P.S.J (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Pada Pemerintah Daerah di Pulau Jawa dan Bali. Skripsi Universitas Diponegoro.

Zusnita, W.A & Sule, E.T (2017). Manajer dan Perangkat Manajemen Baru. Pekbis Jurnal Volume 9, No. 2.

Setyaningrum D., Gani L., Martani D., Kuntadi C. (2013). The Effect of Auditor Quality on the Follow-Up of Audit Recommendation. International Research Journal of Business Studies, Vol. 6, No. 2 h. 89-104

Sugiarto, Eko (2017). Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif. Skripsi dan Tesis.

Sugiyono (2018). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatid dan R&D.

Supriyono, R.A. (2018). Akuntansi Keprilakuan. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada

Wa Ode & Ernie (2017). Manajer dan Perangkat Manajemen Baru. Pekbis Jurnal, Vol.9, Juli 2017 : 151-160

BPK (2022). Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Jakarta. Diakses dari https://www.bpk.go.id/

BPK (2022). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2021. Jakarta. diakses dari https://www.bpk.go.id/ihps

JDIH BPK (2022). Database Peraturan. Jakarta. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id

Nisa, A (2022). Bukan Tanpa Alasan, Ini Penyebab Ibu Kota Indonesia Dipindahkan Ke Kalimantan.

Diakses dari https://bobo.grid.id/read/083105707/bukan-tanpa-alasan-ini-penyebab-ibu-kota-indonesia-dipindahkan-ke-kalimantan?page=all

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 huruf E.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuagan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019.