Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, dan Nias Utara

Samalua Waoma

doi:10.33395/owner.v4i1.194

Authors

Samalua Waoma STIE Nias Selatan

DOI:

10.33395/owner.v4i1.194

Keywords:

Komparasi, Kinerja Keuangan, dan Daerah

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimanakah, adakah perbedaan, dan peringkat berapakah kinerja keuangan Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, dan Nias Utara tahun 2010-2016 menggunakan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis rasio, analisis manova dan analisis rata-rata. Berdasarkaan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, dan Nias Utara tahun 2010-2016 menggunakan rasio derajat desentralisasi sangat kurang, rasio ketergantungan daerah sangat baik, dan rasio kemandirian keuangan daerah sangat baik. Adanya perbedaan kinerja keuangan Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, dan Nias Utara tahun 2010-2016 menggunakan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah. Peringkat kinerja keuangan Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, dan Nias Utara Tahun 2010-2016 menggunakan rasio derajat desentralisasi adalah urutan pertama Kabupaten Nias disusul Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, dan terakhir Kabupaten Nias Barat. Pada rasio ketergantungan keuangan daerah ditempati secara berturut-turut oleh Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Selatan dan terakhir Kabupaten Nias. Pada kemandirian keuangan daerah posisi pertama ditempati oleh Kabupaten Nias selanjutnya Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Barat. Diharapkan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan PAD secara intensifikasi dan ekstensifikasi. Masyarakat harus mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah sesuai kemampuannya dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

Downloads

Download data is not yet available.

Plum-X Analityc

References

Abdullah, Sukriy dan Halim, Abdul. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VI. 16-17 Oktober 2003. Surabaya.

Abdullah, Syukriy. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Blog: http://syukriy.wordpress.com. Diakses tanggal 18 Juni 2018.

Ani, Ni Luh Nana Putri dan Dwiranda A.A.N.B. (2014) Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan Kabupetan dan Kota. E-Jurnal Akuntansi: Universitas Udayana.

Arifin, Johar. 2004. Analisis Laporan Keuangan Berbasisi Komputer. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Badan Pusat Statistik. (2005-2017). Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.

Badan Pusat Statistik. (2017). Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2017. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.

Djalil, Rizal. 2014. Ketergantungan Pemda Atas Dana Perimbangan Sangat Tinggi. Berita Online: Antara New Jawa Timur. Diakses tanggal 12 Juli 2018.

Hair, J. F. et al. 2010. Multivariate Data Analysis: A Global Perspective. New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ke-3. Jakarta: Salemba Empat.

Hamzah, Ardi. 2008. Analisi Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur (Studi pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timue Periode 2001-2006. Simposium Nasional Akuntansi XI.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Lane, D.M. 2016. The Assumption of Sphericity in Repeated-Measures Design: What it means anda what to do when its is violated. The Quantitative Methods for Psychology, 12.

Mahmudi (2010). Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga.

Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah Untuk Menyongsong Pelaksanaan Otomoni Daerah 2001. HIMMEP, Yogyakarta.

Nazir, Mohamad. 2005. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2004 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019

Sucipto, 2007. Penilaian Kinerja Keuangan. Jurnal Akuntansi Sumatera Utara Medan.

Sudijono, Anas. 2010. Pengantar Statistik Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.