Optimalisasi Wewenang PPNS DJP dalam Penyitaan dan Pemblokiran Aset untuk Pemulihan Kerugian Pendapatan Negara

Authors

  • Andi Ulil Amri Burhan Universitas Indonesia
  • Gunadi Universitas Indonesia

DOI:

10.33395/owner.v6i4.1102

Abstract

Penegakan hukum pidana di bidang perpajakan khususnya di Indonesia telah memasuki babak baru sejak disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Tahun 2021 yang mengedepankan pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Pendekatan yang dilakukan dalam pemulihan kerugian pada pendapatan negara dapat melalui keadilan restoratif dan pemulihan aset. Pendekatan keadilan restoratif diwujudkan melalui pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sedangkan pendekatan pemulihan aset diwujudkan melalui pembayaran pidana denda. Untuk memastikan pidana denda terbayar, Penyidik Pajak harus memastikan tersedianya aset atau harta milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak/Tersangka untuk diamankan dan memenuhi angka kerugian pada pendapatan negara. Wewenang melakukan pemblokiran dan penyitaan terhadap aset yang terkait dan tidak terkait dengan tindak pidana menjadi hal baru yang diatur di dalam ketentuan perpajakan di Indonesia dan diharapkan berujung pada terpulihnya kerugian pada pendapatan negara. Metode yang digunakan peneliti dalam tulisan ini adalah deskriptif kualitatif melalui kajian pustaka dan studi literatur untuk menjelaskan urgensi dari wewenang penyitaan dan pemblokiran aset oleh Penyidik Pajak, menguraikan tantangan yang akan dihadapi, dan rekomendasi untuk optimalisasi pelaksanaan wewenang tersebut. Peneliti menemukan tantangan dari pelaksanaan wewenang tersebut diantaranya disparitas pemahaman aturan dan kegiatan penelusuran aset sedangkan rekomendasi yang dapat peneliti berikan adalah perlunya aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Harmonisasi dan Peraturan Perpajakan, sosialisasi pasal pidana kepada penegak hukum lainnya, dan memperkuat kerjasama baik internal maupun eksternal Direktorat Jenderal Pajak. Peneliti menyimpulkan bahwa dengan adanya wewenang ini, maka penegakan hukum pajak di Indonesia dapat mendorong terciptanya efek jera terhadap pelaku tindak pidana di bidang perpajakan dan efek takut terhadap calon pelaku tindak pidana di bidang perpajakan.

Downloads

Download data is not yet available.

        Plum-X Analityc

References

Arifki, N. A. (2019). Penyelesaian Kerugian pada Pendapatan Negara melalui Pengungkapan Ketidakbenaran (Suatu Kajian Hukum Doktrinal dalam Sistem Perpajakan). Jurnal Suara Hukum, 1(1), 90–103. https://doi.org/10.26740/jsh.v1n1.p91-104

Brun, J.-P., Sotiropoulau, A., Gray, L., Scott, C., & Stephenson, K. M. (2021). Asset Recovery Handbook A Guide for Practitioners (2nd ed.). World Bank. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1616-1

Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th edition). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications Asia-Pacific Pte. Ltd.

Darmawan, R. P. (2020). Kerugian pada Pendapatan Negara. Pajak.Go.Id. https://www.pajak.go.id/id/kerugian-pada-pendapatan-negara

Delpiro, E., & Rusdiana, E. (2021). Kajian Yuridis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Tindak Pidana Perpajakan dikaitkan dengan KUHAP. Jurnal Novum, 8(4), 1–15. https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.38018

Fitrah, F. A., Takariawan, A., & Muttaqin, Z. (2021). Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana Perpajakan di Indonesia. SIGn Jurnal Hukum, 3(1), 1–25.

Gunadi. (2020). Pemeriksaan, Investigasi, dan Penyidikan Pajak. Jakarta: Koperasi Pegawai KPDJP bekerjasama dengan MUC Consulting.

Kejaksaan RI. (2014). Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Kementerian Keuangan RI. (2021). Naskah Akademik RUU KUP 2021.

Ketaren, S. M. S., Syahrin, A., Ablisar, M., & Hamdan, M. (2013). Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan dan Penyidik POLRI dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan. USU Law Journal, II(2), 57–75. http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/36589

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

McWalters, I. (2006). Memerangi Korupsi: Sebuah Peta Jalan untuk Indonesia. Surabaya: JP Books.

Nazir, M. (1988). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

OECD. (2021). Fighting Tax Crime - Ten Global Principles, Second Edition. https://www.oecd.org/tax/crime/fighting-tax-crime-the-ten-global-principles-second-edition-006a6512-en.htm

Pakpahan, R. H. (2015). Efektifitas Pidana Denda. Kantor Wilayah Sumatera Utara, Kemenkumham RI. https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/efektifitas-pidana-denda

Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Perubahan kelima dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Riyadi, S. P., Setiawan, B., Alfarago, D., Stan, K. N., Selatan, T., Stan, K. N., Selatan, T., Keuangan, P., Stan, N., & Selatan, T. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak , Pemeriksaan Pajak , dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan, 8(02), 206–216. https://doi.org/https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16

Suryosampeno, C. (2020). Rezim Pemulihan Aset: Antara Dibenci dan Dibutuhkan. Jakarta: REQBook.

Wildan, M. (2021). Sebanyak 1.237 Wajib Pajak Kena Pemeriksaan Bukper DJP. DDTC.Co.Id. https://news.ddtc.co.id/sebanyak-1237-wajib-pajak-kena-pemeriksaan-bukper-djp-36641

Downloads

Published

2022-10-01

How to Cite

Burhan, A. U. A., & Gunadi, G. (2022). Optimalisasi Wewenang PPNS DJP dalam Penyitaan dan Pemblokiran Aset untuk Pemulihan Kerugian Pendapatan Negara. Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi, 6(4), 3957-3967. https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1102