Evaluasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara


  • Deni Herdiyana Politeknik Keuangan Negara STAN
  • Nina Andriana Politeknik Keuangan Negara STAN
DOI: https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.222
Last Modified : Feb 1, 2020

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemda di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang mencakup profil daerah provinsi dan kab./kota se-Sulawesi Tenggara, kinerja, tantangan, dan masalah pengelolaan keuangan daerah se-Sulawesi Tenggara, dan kebijakan akselerasi dan pembiayaan pembangunan daerah se-Sulawesi Tenggara. Penelitian dilakukan secara naratif eksploratif dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan melalui pengumpulan dan analisis data. Deskriptif kualitatif dilakukan melalui pendalaman dari literatur peraturan perundang-undangan, sedangkan deskriptif kuantitatif dilakukan melalui pengumpulan data sekunder baik dari data APBD maupun data yang bersumber dari BPS. Hasil penelitian menunjukkan terdapatnya berbagai kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya belanja daerah. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas belanja, yang terdiri dari penetapan APBD secara tepat waktu dan memfokuskan belanja APBD pada peningkatan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, serta perbaikan kesejahteraan.

PDF Download Link


How to Cite
HERDIYANA, Deni; ANDRIANA, Nina. Evaluasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Owner (Riset dan Jurnal Akuntansi), [S.l.], v. 4, n. 1, p. 191-203, feb. 2020. ISSN 2548-9224. Available at: <https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/222>. Date accessed: 30 mar. 2020. doi: https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.222.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 6(1), 61-76.

Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Priyono, N., Juliprijanto, W., & Setyawan, S. (2019). STUDI EMPIRIS: PERAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA. Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan), 4(2), 13-25.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.

¬¬¬¬ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2018.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan TA 2018.

Republik Indonesia. Keputusan Bupati Buton Utara Nomor 365 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Barang, Jasa, dan Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Utara TA 2018.


Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.